prediksidewa.com Dua pertemuan menarik terjadi hampir
pada waktu yang berdekatan. Dan, meski dua peristiwa itu terpisahkan
jarak ribuan kilometer, secara kebetulan dua pertemuan itu sama-sama
membicarakan persoalan finansial di sekitar lapangan hijau.
Pertemuan pertama berlangsung di Jakarta, tepatnya di Gedung
Kemenpora, Senayan, Rabu (10/4) lalu. Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Roy Suryo bertemu dengan PSSI beserta dua operator kompetisi,
yakni PT Liga Indonesia (PT LI) dan PT Liga Prima Indonesia Sportindo
(PT LPIS). Hadir juga perwakilan Asosiasi Pemain Profesional Indonesia
(APPI), Ketua Umum KONI Tono Suratman, Ketua Umum KOI Rita Subowo, Plt
Ketua Umum BOPI HaryoYuniarto, dan Penasihat Satgas PSSI Agum Gumelar.
Dari
pertemuan tersebut, terungkap fakta bahwa masih terdapat tunggakan gaji
pemain klub-klub yang berkompetisi di bawah PT LI sebesar Rp 38 miliar.
Tunggakan serupa juga dirasakan pemain klub-klub di bawah bendera PT
LPIS, meski angkanya diperkirakan tak sebesar itu.
Disepakati
bahwa utang klub-klub binaan PT LI akan diselesaikan secara mencicil
dengan variasi waktu enam bulan hingga dua tahun ke depan. Adapun
mekanisme penyelesaian yang ditempuh PT LPIS adalah terminasi kontrak,
seperti sudah dijalankan selama ini.
Apapun formula
penyelesaiannya, yang pasti para petinggi APPI dibuat garuk-garuk
kepala. "Tidak rasional jika pembayaran dilakukan dalam 24 bulan," kata
Wakil Presiden APPI Bambang "Bepe" Pamungkas, usai pertemuan. Hal senada
disampaikan CEO APPI, Valentino Simanjuntak. "Itu seperti mengangsur
rumah. Itu tidak menguntungkan dan kejam," ujarnya.
Bisa dipahami
jika Bepe dan para pemain kecewa atas mekanisme penyelesaian tersebut.
Namun, mungkin itulah satu-satunya formula yang bisa disepakati pada
saat ini. Jika klub diminta menyelesaikan kewajibannya hingga akhir
musim kompetisi berjalan, dijamin tak akan selesai. Alih-alih membayar
sisa tunggakan, gaji pemain untuk kompetisi yang sedang berjalan pun
bermasalah.
Sementara
itu, pertemuan lain terjadi jauh di London sana. Dua puluh klub anggota
Liga Primer Inggris bertemu untuk meratifikasi aturan mengenai
Financial Fair Play (FFP) yang akan diterapkan mulai musim depan
--sesuai arahan Uni Sepakbola Eropa (UEFA).
Hasil pertemuan di
London, 14 klub sepakat meratifikasi aturan baru tersebut. Hanya ada
lima klub yang menentang dan satu klub (Swansea) menyatakan abstain.
Dengan demikian, aturan FFP secara resmi disahkan dan masuk dalam
peraturan pertandingan di lingkungan Liga Primer Inggris musim depan.
Poin
penting dalam aturan FFP ini adalah hukuman pengurangan angka bagi klub
yang gagal mematuhi aturan keuangan sehat. Ini jenis hukuman terberat
yang akan diterima klub yang dalam kurun waktu tiga tahun berurutan
merugi lebih dari 105 juta pounds (sekitar Rp 1,6 triliun).
FFP
juga akan mengendalikan pembayaran gaji pemain ke tingkat yang lebih
wajar. Tahun depan, 2014, total biaya gaji setiap klub Liga Primer
Inggris dibatasi paling tinggi hanya 52 juta pounds. Tahun berikutnya
maksimal 56 juta pounds dan 60 juta pounds adalah batas tertinggi untuk
tahun 2016.
Untuk saat ini, pembatasan itu hanya berlaku untuk
pemakaian dana yang didapat dari hak siar televisi. Jadi, klub masih
bisa menambah pos belanja untuk gaji pemain jika pandai mengoptimalkan
pemasukan dari sektor lain, seperti penjualan tiket pertandingan dan
sponsorship.
Namun, apapun diskresinya, satu hal yang dapat
disimpulkan adalah kian menguatnya kesadaran tentang perlunya memikirkan
kesehatan finansial. Klub-klub Liga Primer mulai menyadari bahwa pos
gaji pemain sudah sedemikian besar sehingga mengancam klub itu sendiri.
Selain itu, kesenjangan penggajian sesama klub dalam satu kasta
--apalagi dengan divisi di bawahnya-- sudah sedemikian menganga sehingga
memicu kecemburuan dan menggerus asas persaingan yang adil.
Bentuk
pembatasan yang kini diberlakukan di Liga Primer Inggris itu pada
dasarnya adalah salary cap dan budget cap. Dunia olahraga sudah
menyadari perlunya skema pengaturan ini. UEFA bergerak lebih konkret
dengan menyetujuinya secara prinsip pada September 2009, lalu mulai
secara bertahap mengaplikasikannya pada musim 2011/2012.
Inggris
bisa dibilang agak tertinggal dalam menerapkan FFP ini. Di Liga Prancis
lebih dulu ada Direction Nationale du Controle de Gestion (DNCG) yang
secara rutin memonitor, mengadvis, dan menghukum klub-klub Ligue 1 yang
gagal mematuhi asas kepatuhan dan kesehatan finansial. Hukuman yang
diterima klub bandel bisa berupa embargo transfer pemain sampai
pencoretan dari liga.
Di
Bundesliga sudah diberlakukan system lisensi. Setiap memasuki musim
baru, klub harus mendapatkan lisensi dari Federasi Sepakbola Jerman
(DFB) untuk dinyatakan layak berkompetisi. Untuk mendapatkan lisensi
itu, klub harus memberi akses penuh kepada DFB untuk memeriksa segala
dokumen transfer, penjualan tiket, sponsorship, dan lain-lain yang akan
jadi patokan untuk menilai apakah klub tersebut sehat secara finansial.
Sepakbola
memang telah menjadi megaindustri dengan uang berlimpah yang
menggiurkan. Namun tak semua klub menikmati berkah itu.Tetap diperlukan
pembatasan dan pengaturan agar tercipta iklim bisnis yang kondusif,
seimbang, dan ada persaingan yang adil.
Sepakbola Indonesia saat
ini mungkin masih sibuk dan terseok-seok mengatasi problem konkret
tunggakan gaji pemain yang kian menggunung. Di tengah rendahnya nilai
jualkompetisi yang berdampak seretnya sponsorship dan murahnya nilai
jual hak siar televisi, upaya klub untuk mengatasi tunggakan gaji
sungguh sangat berat.
Namun akan semakin berat persoalannya jika
kita hanya sibuk memadamkan apinya. Harus dicari pula sumbernya agar
penanganan bisa lebih efektif. Dalam konteks ini, berarti kita juga
harus mulai berpikir tentang rasionalitas penggajian di lingkungan
kompetisi sepakbola nasional.
Kita bisa memulainya dengan
menerapkan skema budget cap saat liga musim mendatang digulirkan --ide
lama yang sebelum ini selalu ditolak mentah--mentah oleh sejumlah klub.
Akan lebih efektif jika klub "dipaksa" sekaligus mematuhi budget cap dan
salary cap sesuai potensi pendapatan yang bisa mereka raih.
Dengan
penggajian yang lebih rasional, pada masa-masa mendatang kita boleh
berharap tak perlu lagi mendengar kisah pilu semacam Diego Mendieta yang
mati dalam nestapa. Atau ironi ala Bepe yang tak bisa "pindah ke lain
hati", tapi klub yang dicinta "tega" menunggak gajinya berbulan-bulan.
